Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan pemerintah telah merevisi salah satu aturan pengisian daya kendaraan listrik atau charging station bisa dilakukan oleh pihak ketiga.
Menurut Rosan, revisi ini agar mempercepat pembangunan charging station di Indonesia.
Diberitakan sebelumnya, ada tujuh produsen kendaraan listrik yang membangun pabriknya Indonesia pada 2024 hingga Maret 2025, yakni BYD, Citroen, Aion, Maxus, Geely, Vinvast, dan VW.
Menurut dia, dengan target produksi kendaraan listrik mencapai 2,5 juta unit per tahun pada 2030 maka dibutuhkan ekosistem yang mumpuni, salah satunya stasiun pengisian.
“Oleh sebab itu, kita pun merevisi salah satu peraturan pemerintah, bagaimana charging station ini bisa dilakukan pihak ketiga sehingga bisa menyebar secara cepat di seluruh Indonesia,” ujar Rosan di Jakarta, Selasa (6/5).
Stasiun pengisian ini merupakan salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik. Karena itu ia juga meminta para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia melakukan riset dan pengembangan terkait dengan kendaraan listrik.
Pemerintah pun akan memberikan insentif sampai dengan 300 persen bila investor mau melakukan riset dan pengembangan.
“Karena kalau ada EV battery, tetapi charging-nya masih kurang, ya tentunya akan mengurangi minat dalam rangka pemakaian dari EV battery ini ke depannya,” ucap Rosan.
Indonesia seperti dijelaskan Rosan seharusnya tidak hanya menjadi pasar saja, tetapi harus menjadi pemain atau ambil bagian dari ekosistem kendaraan energi terbarukan (NEV).
Komitmen Vinfast
Pada Maret 2025, perusahaan otomotif asal Vietnam VinFast berencana membangun secara bertahap 30 ribu hingga 100 ribu stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di berbagai daerah Indonesia, terutama di Pulau Jawa.
Rosan menyebutkan nilai investasi untuk membangun 100 ribu SPKLU itu kemungkinan mencapai kurang lebih US$1 miliar.
