Driver ojek online (ojol) mengusulkan besaran tunjangan hari raya (THR) setara upah minimum provinsi (UMP).
Puluhan driver yang melakukan unjuk rasa sejak pukul 10.37 WIB itu akhirnya diterima Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 13.33 WIB.
Salah satu driver lalu mengusulkan besaran THR dalam audiensi dengan Menaker Yassierli dan Wamenaker Immanuel Ebenezer.
“Usul yang saya sampaikan ke Ibu Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri) UMR (besaran THR ojol),” ucap driver tersebut di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Senin (17/2).
Yassierli tidak menjawab gamblang apakah akan menyetujui usul itu. Ia hanya menegaskan pemberian THR memang sudah menjadi budaya di Indonesia.
Ia berjanji bakal mengupayakan hal tersebut. Langkah yang ditempuh Kemnaker juga mencakup diskusi dengan para aplikator, seperti Gojek, Grab, Maxim, dan sejenisnya.
“Saya sebelum jadi menteri juga salah seorang pelanggan (ojol) yang baik, aplikasi online, karena menurut saya itu lebih praktis. Kalau beliau (wamenaker) pernah merasakan (menjadi driver). Artinya, kita kombinasi yang sangat bisa memahami aspirasi para driver,” jawab Yassierli.
“Jadi, saya katakan THR itu kebudayaan kita … Beri kami waktu teman-teman semua. Ini kami sedang finalisasi dalam beberapa hari ini,” tegasnya.
Yassierli berharap pemberian THR ojol bisa menjadi momentum membangun kerja sama yang lebih baik. Ia ingin ada kesatuan antara pengusaha platform dengan para driver.
Tak beda jauh, Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel juga tak menjawab pasti berapa besaran THR yang pas untuk pengemudi ojek online. Ia hanya mengultimatum para pengusaha platform memberikan THR dalam bentuk uang, bukan beras, gula, atau bahan pokok lain.
“Iya (THR ojol harus uang). Acuannya (besaran THR ojol) kita gak bikin karena kan mereka (driver) gak tergaji. Jadi, kita enggak tahu mereka paling rendah dikasih berapa, maksimum berapa. Prinsip kita ya mereka dikasih bentuk uang. Itu soal teknis saja,” tuturnya.
Noel hanya menekankan nantinya pemerintah melalui Kemnaker akan mengatur soal kepastian pemberian THR ojol. Bentuknya bisa berupa surat edaran (SE) hingga peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker).
