Produsen otomotif disarankan untuk aktif membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Pembangunan infrastruktur SPKLU seharusnya tidak hanya menjadi beban pemerintah.
“Tanggung jawab produsen EV seyogianya tak berhenti pada sekadar jualan mobil, percepatan adopsi di Indonesia menuntut keterlibatan aktif membangun infrastruktur SPKLU,” kata Yannes Martinus Pasaribu dikutip dari Antara, Rabu (7/5).
Menurut dia, ketersediaan SPKLU menjadi salah satu kunci berkembangnya ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Dengan banyak dan mudah ditemuinya SPKLU membuat para pengguna kendaraan listrik tidak lagi merasa khawatir akan jarak tempuh dari kendaraan tersebut.
Tidak hanya untuk menghalau rasa takut akan kehabisan baterai, maraknya kehadiran SPKLU juga menjadi salah satu indikasi kepercayaan konsumen untuk bisa beralih ke kendaraan listrik dengan cepat.
“Ketersediaan SPKLU adalah kunci mengatasi range anxiety dan meraih kepercayaan konsumen, sehingga produsen tak bisa sekadar mengandalkan pemerintah atau PLN,” ujar dia.
Meski begitu, hal tersebut juga harus dibarengi dengan regulasi perizinan yang mudah serta adanya insentif investasi diperkuat. Standarisasi konektor mobil-charger berikut sistem komunikasi data back-end, dikatakan oleh Yanes juga harus compatible beserta sistem pembayaran yang mudah.
Sementara untuk pengisian daya ulang kendaraan listrik yang berada di rumah, menurut Yannes, PLN tidak terlalu membebani administrasi pemasangan. Karena hal tersebut, justru menjadi sumber pendapatan tetap, apalagi tren pengisian terjadi malam hingga pagi hari.
PLN telah menyediakan sekitar 3.588 unit SPKLU yang sudah tersebar di Indonesia, PLN juga berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah SPKLU, dengan target 5.800 unit pada akhir 2025.
Dari total 5.800 unit tersebut, PLN pada musim mudik Lebaran 2025 yang lalu menyediakan sekitar 1.000 unit. Sehingga, para pemudik yang menggunakan kendaraan listrik tidak lagi merasa khawatir akan keterbatasan SPKLU.
